Jakarta | 8 Mentari News – Kegamangan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, ditengah ketidakmenentuan kondisi ekonomi hingga berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau rakyat saat ini, mulai dari meningkatnya harga bahan pokok, produksi pertanian yang tidak memiliki jalur distribusi namun kran import malah terbuka lebar sehingga mematikan produksi domistik, kurs dollar yang mengambang tapi cenderung meningkat bukan menurun hingga regulasi kebijakan politik yang semakin menyandera kedaulatan rakyat pribumi dan sebagainya.
Berbagai kebijakan yang dihasilkan semakin membuat penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, apabila hal ini terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan ekses negatif yang akan mendorong terjadinya gejolak besar ditataran masyarakat bagaikan efek bola salju, masyarakat semakin merasakan pengkotak-kotakan oleh elit yang justru sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur perjuangan dan konsep bernegara yang dicanangkan dan dirumuskan oleh para founding father bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan antar anak bangsa sebagaimana yang tertulis dalam lambang negara Bhineka Tunggal Ika, serta merepresentasikan semangat dan ikrar Sumpah Pemuda.
Terlebih saat ini jelang pesta demokrasi 2024, dimana keputusan penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang terkait Presidential Threshold (PT 20%) pun seakan menyandera rakyat atas hak-hak nya dalam menentukan arah bangsa kedepannya dengan mendegradasi hak rakyat tersebut melalui keputusan perundang-undangan yang seakan dipaksakan hanya demi kepentingan kekuasaan melalui legislatif yaitu partai dan eksekutif bahkan yudikatif pun saat ini ikut serta mendukung langkah degradasi hak konstitusional rakyat tersebut melalui argumentasi hukumnya yang bertolak belakang dengan prinsip Trias Politika (pembatasan kewenangan antar lembaga), lantas harus bagaimana lagi rakyat menyikapi hal tersebut, dimana Kedaulatan Tertinggi itu sejatinya ada ditangan rakyat pribumi sebagai pemilik dan pewaris tanah tumpah darah yang Sah.
Sebagaimana amanah konstitusi dimana Kedaulatan dan Kekuasaan Rakyat terhadap Tanah Tumpah Darah Indonesia dilaksanakan melalui DPR/MPR sebagai mandataris nya dengan mekanisme partai politik sebagai utusannya agar mampu menyuarakan hingga melindungi hak-hak konstitusionalnya terhadap kelangsungan dan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara namun kondisi saat ini justru bertolak belakang, lantas Masihkah Partai Politik Sebagai Manifestasi Suara Rakyat ?
Menyikapi kondisi yang ada tersebut, beberapa elemen anak bangsa diantaranya dari GDC’98, GTB, LMPN, Karaben dll, bersilaturahim ke kediaman salah satu tokoh militer Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin (Minggu, 10/07) dalam rangka momentum Idul Adha sekaligus mendiskusikan kondisi Indonesia saat ini.
Silaturahim yang diinisiasi oleh Andy Kodrat dari GDC’98 ini mengusulkan langkah persuasif intelektual melalui diskusi publik dalam rangka memberi pemahaman dan pencerdasan kepada seluruh anak bangsa dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang baik yang memiliki hak namun juga memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga Keutuhan, Persatuan serta Kesatuan dan Kedaulatan Bangsa Negara nya.
Saat ditanya kapan diskusi kebangsaan itu akan dilaksanakan, Andy Kodrat sebagai inisiator elemen yang juga sekjen GDC’98 mengatakan bahwa konsep diskusi sudah disiapkan tinggal waktu pelaksanaannya saja, hal ini terkait dengan kesiapan waktu para narasumbernya, namun pada prinsipnya para narasumber setuju dan antusias terlebih dengan tema diskusi yaitu : “Masihkah Partai Sebagai Manifestasi Suara Rakyat”.
salah satu narasumber Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin mengatakan tema diskusi ini cukup cerdas serta berbobot intelektual akademis karena mencakup kondisi faktual Indonesia, dimana kondisi saat ini sangat berbanding terbalik dengan konsep dasar berdirinya Negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa bersama konsep sistem tata negara nya, diakhir percakapan Mayjen TNI (Purn) Tatang Zaenudin berharap diskusi kebangsaan yang akan diselenggarakan nanti mendapat dukungan dan perhatian penuh dari para elit bangsa hingga segenap masyarakat Indonesia.(RK)
