Medan | 8 Mentari News – Ketua Umum Persaudaraan Wanita Thionghoa Indonesia ( PERWANTI ) Surijaty Aminan telah resmi melantik dan mengkukuhkan Dewan, Ketua dan Pengurus PERWANTI Provinsi Sumatera Utara Periode 2024 – 2029 di Kota Medan, Sumatera Utara,Rabu(16/10).

Sebagai salah satu syarat organisasi dalam melantik dan mengukuhkan kepengurusan terpilih, Ketua Umum PERWANTI Surijaty membacakan Credo Perwanti yang diikuti oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota Perwanti Provinsi Sumatera Utara.

Seusai Ketua Umum PERWANTI memberikan tongkat kepimpinan kepada Karin Linggrid Koe, SE selaku Ketua PERWANTI Sumatera Utara, Bendera patakan dikibarkan oleh Ketua PERWANTI Sumatera Utara dan Ketua umum PERWANTI Surijaty berkata  ;”BERKIBARLAH PERWANTI PROVINSI SUMATERA UTARA, KITA BISA KARENA BIASA BERSAMA KITA PASTI BISA”

Karin dalam sambutan seusai dilatikan merasa bersyukur dan berterima kasih telah diberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin PERWANTI Provinsi Sumatera Utara

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua umum PERWANTI dan pengurus PERWANTI provinsi Sumatera Utara yang telah mempercayakan kepada saya Karin untuk menjadi ketua PERWANTI Sumatera Utara”, ujar Karin
.
Ini merupakan amanah yang berikan kepada saya untuk menjalankan dan mengembangkan PERWANTI Sumatera Utara, ujar Karin menambahkan.
.
Marilah kita bersama-sama bekerja keras untuk merangkul dan memajukan peran wanita thionghoa di provinsi sumatera utara sesuai dengan visi dan misi organisasi PERWANTI agar bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak dan khusus masyarakat thionghoa ada yang di Provinsi Sumatera Utara, kata Karin
.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya untuk kemajuan kita bersama dalam PERWANTI Sumatera Utara yang akan kita gerakan secara bersama,tutur Karin

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA |8MentariNews – Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh mantan karyawan Farida Law Office, Yumakarim Yamadgani, dalam perkara yang dianggap tidak dapat diterima.

Gugatan tersebut menyangkut tuntutan atas upah lembur, gaji bulan terakhir, serta tunjangan advokat yang diklaim belum dibayarkan.

Selain itu, Yumakarim menuding Farida Law Office menahan ijazah dan surat keterangan kerja miliknya.

Namun, fakta menunjukkan bahwa Farida Law Office telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai perjanjian kerja dan ketentuan hukum yang berlaku.

Amar Putusan No. 8/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst dari PHI Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Yumakarim tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

Farida Law Office mengungkapkan bahwa tuntutan yang disampaikan Yumakarim adalah klaim yang tidak benar.

Pada 12 Agustus 2019, pihak kantor telah mengatur pertemuan ndengan Yumakarim untuk menyerahkan gaji bulan terakhir, ijazah sarjana, dan surat keterangan kerja miliknya.

Namun, Yumakarim menolak menandatangani penerimaan hak-haknya tersebut.

Lebih lanjut, terkait tuduhan penahanan ijazah, Farida Law Office merasa telah dibohongi, karena Yumakarim hanya menyerahkan ijazah S1, sementara ia sebelumnya mengaku sebagai lulusan S2 dan berjanji akan menyerahkan kedua ijazahnya.

Terkait gaji terakhir yang diklaim tidak dibayarkan, Farida Law Office mengonfirmasi bahwa gaji tersebut sebenarnya sudah disiapkan sejak 2019, tetapi Yumakarim menolak mengambilnya tanpa alasan yang jelas.

Kondisi ini semakin menimbulkan kecurigaan pihak kantor terhadap itikad Yumakarim.

Pada 16 Agustus 2019, Yumakarim mengajukan tuntutan terhadap Farida Law Office sebesar 186 juta rupiah atas dalih upah lembur dan uang makan yang belum dibayarkan.

Tim kuasa hukum Farida Law Office menganggap tindakan ini sebagai modus dari eks-karyawan yang beritikad buruk.

Selama proses tersebut, Farida Law Office telah memanggil Yumakarim sebanyak enam kali untuk mengambil hak-haknya, namun semua panggilan tersebut ditolak.

Yumakarim mendasarkan tuntutannya pada Pasal 55 PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib membayar denda sebesar 5% dari gaji untuk setiap hari keterlambatan.

Namun, dalam persidangan PHI Jakarta Pusat, modus ini terungkap dan gugatan Yumakarim akhirnya ditolak. PHI menyimpulkan bahwa semua tuduhan terhadap Farida Law Office tidak dapat diterima, dan penggugat diwajibkan untuk membayar semua perkara Dibebaskan Dari Tahanan Pada Sidang Eksepsi. (YN).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

Jakarta | 8 Mentari News  – Cucu ulama terkemuka almarhum KH Hasan Basri yang juga putri tokoh nasional Fahmi Idris, Fahira Idris, kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
.
Fahira Idris akan kembali dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta periode 2024-2029 pada hari ini, Selasa (1/10).

Melalui akun Instagram miliknya, Fahira Idris mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas kemudahan yang diberikan selama proses Pemilu.
.
“Pengambilan sumpah janji ini adalah tahapan akhir dari seluruh tahapan Pemilu DPR RI 2024, tetapi menjadi tahap awal bagi saya memperjuangkan aspirasi yang telah dititipkan warga Jakarta,” kata Fahira Idris.
.
Menurutnya, Pemilu 2024 penuh dinamika dan tantangan. Namun berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan YME dan dukungan dari banyak keluarga dan kerabat membuatnya tetap semangat.
.
Fahira Idris juga menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah mempercayakan amanah kepadanya.
.
Berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris memperoleh 745.841 suara, menempati posisi pertama.
.
Ia berkomitmen memastikan seluruh sumber daya Jakarta dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan mewujudkan kota yang aman, nyaman, serta setara bagi semua golongan.
.
“Semua kolaborasi yang kita jalin selama ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan bahwa warga Jakarta akan terus menjadi kreator pembangunan,” pungkasnya.
.

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA | 8MentariNews – Komisi Kejaksaan (Komjak) RI turut menyoroti kasus kriminalisasi konsumen, Ike Farida, oleh mafia apartemen di bawah asuhan Pakuwon Group. Kasus ini kini menjadi topik hangat perbincangan publik, setelah munculnya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum yang semestinya bertanggung jawab dalam proses penyidikan, justru berperan sebagai tangan kanan dari mafia tersebut.

Setelah sebelumnya melaporkan pelanggaran etik oknum jaksa, tim kuasa hukum Ike Farida kembali menginjakkan kaki di Komjak RI untuk mengadakan audiensi lanjutan.

Melalui audiensi tersebut, tim kuasa hukum Ike Farida secara tegas menuntut perlindungan hukum yang memadai bagi kliennya. Mereka kembali menggarisbawahi agar pihak kejaksaan segera mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Adapun urgensi dikeluarkannya SKP2 ini berlandaskan pada hasil Gelar Perkara Khusus yang diselenggarakan oleh Kabareskrim, Kapolri, dan Karo Wassidik, yang kemudian menerbitkan SP3D sebagai petunjuk dan arahan bagi penyidik.

Surat yang diturunkan pada tanggal 25 Juli 2024 tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana dalam tuduhan yang diarahkan kepada Ike Farida. Sangat disayangkan, surat tersebut terus-menerus dibangkang oleh penyidik, yang malah dipanjangtangani oleh kejaksaan.

Di samping itu, tim kuasa hukum Ike Farida menilai adanya cacat prosedural yang dilakukan oleh kejaksaan selama proses penyidikan, terutama terkait dengan pelimpahan berkas perkara oleh penyidik dan jaksa penuntut umum yang tidak konsisten. Ketika ditanya mengenai status berkas, pihak jaksa mengklaim bahwa berkas tersebut belum dilimpahkan, sementara penyidik memberikan pernyataan yang bertolak belakang.

Lebih parah lagi, kesewenangan oknum jaksa ini berlanjut hingga penangkapan dan penahanan Ike Farida, kembali menunjukkan tindakan jaksa yang tidak taat hukum.

Setelah ditahan di Polda Metro Jaya (PMJ) selama delapan hari, pada 12 September 2024, perkara Ike Farida secara tiba-tiba dialihkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk dilakukannya pemeriksaan pendahuluan, meskipun sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Kejanggalan ini semakin mencolok karena Ike Farida tidak didampingi oleh pimpinan kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak, sementara Kejari Jakarta Selatan berhasil mengeluarkan Surat Penahanan tanpa dasar hukum yang jelas. Ketika Ike Farida melangkah keluar dari Kejari Jakarta Selatan, kejaksaan menghalanginya untuk memberikan keterangan di depan media dan malah ditarik paksa untuk masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan..

Kondisi ini memunculkan kecurigaan kolusi antara kedua aparat penegak hukum, yang seharusnya bekerja secara independen dan transparan. Kamaruddin Simanjuntak
menjelaskan, “Jaksa telah melimpahkan © Tinggi DKI Jakarta.”

Rangkaian kesewenang-wenangan tersebut membuat tim kuasa hukum Ike Farida geram. Terlebih, hak-hak Ike Farida telah banyak dirampas pihak mafia tanah dan
penegak hukum, dalam konteks ini oknum jaksa. Atas ketidakadilan tersebut, tim kuasa hukum Ike Farida melakukan audiensi dengan Komisi Kejaksaan untuk sampaikan pelanggaran yang dilakukan oknum jaksa.

Sangat disayangkan, Komjak RI menolak mentah-mentah permohonan tersebut. Meskipun tim kuasa hukum Ike Farida telah menyampaikan suara ketidakadilan, Komisioner Komjak RI Rita Kolibonso tetap bersikeras bahwa tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh jaksa selama proses penyidikan.

Mereka menjelaskan bahwa peran mereka terbatas pada fungsi pengawasan, dan mereka berdalih bahwa perkara Ike Farida sudah menuju tahap persidangan peradilan. Dalam konteks ini, Komjak RI tidak melihat urgensi untuk diadakannya audiensi lanjutan, karena mereka merasa telah cukup memberikan tanggapan melalui surat kepada tim kuasa hukum Ike Farida.

“Kami sangat kecewa dengan sikap Komjak yang enggan menindaklanjuti permohonan kami, mengingat pelanggaran yang dilakukan jaksa sudah terpampang nyata dan semestinya menjadi perhatian serius,” timpal Kamaruddin. (Yn).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

Jakarta | 8Mentarinews.com – Pelanggaran kode etik dan pidana yang di lakukan oleh oknum partai Gerindra,menjadi topik hangat yang sedang dalam perbincangan para kader partai,soal penganiayaan dan perampasan seorang oknum anggota legislator terhadap rakyatnya di Makasar,jum’at (20/10/2024).

Akibat dari kasus tersebut warga melaporkan ke Polres Luwu Utara,Sulawesi selatan dalam proses tersebut aparat kepolisian sedang mendalami kasus penganiayaan dan perampasan dengan meminta keterangan dari si korban dan hasil visum serta keterangan dari para saksi maka aparat kepolisian menggelar perkara,sehingga hasilnya polisi memutuskan dari penyelidikan di tingkatkan menjadi tersangka.

Aparat kepolisian telah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Luwu Utara ,Sulawesi selatan untuk proses persidangkan lebih lanjut,hasil proses persidangan maka hakim telah memutuskan tersangka berinisial M mendapat hukuman selama 1 bulan,tersangka telah melanggar pasal 352 pasal 1 tahun 1946 KUHP.

Hanif Fajri,SH sebagai kader partai Gerindra
dalam komentar singkatnya mengatakan ”
Hari ini kami telah membuat masukan pengaduan terkait pelanggaran kode etik sebagai kader,apalagi yang bersangkutan ketua DPC di makasar dan dia juga sebagai anggota DPRD terpilih tahun 2024,dengan situasi yang kita ketahui ada 2 kasus penganiayaan dan perampasan ,kasus-kasus tersebut kita laporkan kemahkamah kehormatan supaya di tindak lanjuti karena sudah melanggar AD ART partai ”

Masyarakat Makasar sangat kecewa ada oknum anggota DPRD yang main hakim sendiri,terhadap rakyat yang mengusung dia menjadi anggota DPRD,yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom masyarakat karena dia sebagai wakil rakyat. (YN).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

1 100 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA | 8MentariNews -Keberhasilan pembangunan infrastruktur, kenaikan ekonomi dan sosial di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo banyak di rasakan oleh segala lapisan masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia.

Torang Sihotang, Bendahara umum dan juga pengacara muda kelahiran Purworejo pada Oktober 1989 dari Forum Batak Intelektual sampai kan apresiasi terhadap kinerja presiden Joko Widodo.

” Pandangan saya adalah selama presiden jokowi memimpin Indonesia 10 Tahun, tingkat kepuasan masyarakat 75,6℅ tapi secara pribadi saya cukup puas atas kinerja Pak jokowi, pada tahun 2014 maju sebagai calon presiden saya ada di bagian Projo Medan untuk mendukung beliau, kita melihat selama beliau memimpin Indonesia cukup memuaskan apalagi di Indonesia bagian Timur, Papua dan lain nya pembangunan sangat pesat, seperti pembangunan waduk dan jalan di NTT serta infrastruktur yang luar biasa , sudah sepatutnya pak jokowi di berikan gelar pahlawan Indonesia untuk bidang infrastruktur, “ungkapnya saat di temui di kedai kopi, Jakarta Utara. (12/9/24) .

Pengacara lulusan Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatra Utara yang gemar berolahraga juga katakan selain pesat nya pembangunan infrastruktur, Pak jokowi juga konsen dalam hal kenaikan ekonomi masyarakat melalui UMKM.

“Selain infrastruktur yang pesat, pak jokowi juga cukup konsen dalam hal kebangkitan UMKM karena beliau berikan kemudahan dalam mengurus perijinan usaha kecil menengah melalui kementrian UMKM, yaitu cukup mengisi fom di Oss dan terintegrasi ke dinas dan lembaga negara terkait , para pelaku usaha terlebih UMKM sangat terbantu akan hal ini, begitu meningkat nya UMKM di era Jokowi sehingga meningkat pula nilai ekonomi masyarakat, “tuturnya.

Sebagai seorang pengacara Torang penanganan permasalahan di bidang hukum di era kepemimpinan Joko Widodo cukup lemah sehingga ia berharap di pemerintahan kedepan penegakan hukum di evaluasi kembali.

“Kalau menurut pandangan saya sebagai organisasi Forum Batak Intelektual kami ini tegak lurus, kita melihat kepemimpinan pak jokowi cukup positif, apalagi FBI itu berdiri atas 100 lawyer, ketika melihat kinerja bapak presiden kita di bidang infrastruktur dan UMKM cukup pesat tapi kurang di penangan hukum nya , mesti nya beberapa menteri yang membawahi hukum dan HAM harus bekerja sedemikian rupa . Penegakan hukum masih kurang dan harus ada evaluasi lebih baik, saya berharap di kepemerintahan Prabowo-Gibran perkembangan harus ada di semua lini dan merata, tetapi di bidang hukum jangan di abaikan, dan penegakan hukum harus di tegakkan seadil-adilnya, “harapnya.

Di sesi akhir wawancara Torang sampai kan ucapkan perpisahan kepada Presiden Joko Widodo dan sekaligus meminta untuk tetap terlibat dan bersama-sama membangun Negara Indonesia.

“Saya sebagai warga negara Indonesia karena di bawah kepemimpinan pak jokowi untuk di bidang sosial, infrastruktur dan ekonomi sangat luar biasa dan kami ucapkan terimakasih, doa kami sebagai warga Negara Indonesia semoga pak jokowi setelah nanti sudah selesai menjabat sehat selalu, panjang umur dan terus lah terlibat di dalam pemerintahan yang akan datang, memberikan saran dan masukan agar bangsa ini maju dan besar bersama-sama, “pungkas nya. (Yn).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA | Bernasindo – Sidang lanjutan perkara perdata gugatan P3SRS Sudirman Park Apartemen (SPA) terhadap salah satu pemilik apartemen kembali digelar dan kembali ditunda.

Penundaan sidang pada Rabu (11/9/2024) yang digelar di ruang sidang 6, PN Jakarta Barat kembali ditunda dengan alasan yang sama yaitu bukti yang diajukan penggugat kurang.

Hakim Ketua yang dipimpin oleh Dr, Florensani Susana Kendenan, S.H, MH kembali akan digelar pada Rabu Minggu depan.

“Jika menurut kami, gugatan tersebut tidak kuat seratus persen. Karena yang pertama bahwa sekretaris P3SRS ini tidak punya hak untuk menagih sebab syarat untuk jadi pengurus P3SRS harus berdomisili di situ (SPA-red) hingga harus batal demi hukum gugatan tersebut sebab kepengurusan pengurusnya cacat hukum,” jelas Dr.Zaidan,S.H, S.Ag, M.Hum selaku kuasa hukum tergugat

Masih menurut Zaidan, cacat gugatan tersebut karena bukti tagihan yang dimiliki tergugat tidak ada yang sama.

“Ini menunjukkan bahwa tagihan itu semaunya mereka (P3SRS-red). Kemudian kesalahan penggugat adalah bahwa apa yang dituntut tergugat yaitu klien kami bahwa pemilik atau tergugat harus dilayani oleh P3SRS dan ini sangat ironis sebab mereka melakukan hal semaunya karena tidak mengindahkan dari apa yang menjadi hak pemilik dalam hal ini tergugat,” papar Zaidan.

Ir. Sanny Suharli selaku pemilik yang didlgugat P3SRS ini pun menambahkan bahwa sesuai undang-undang atau aturan P3SRS harus melayani pemilik dan penghuni.

“Buktinya kami telah menulis surat 88 kali kepada Andre Marino Jobs selaku ketua P3SRS itu tidak dijawab. Dijawab yang lain, padahal saya mau ketemu baik-baik untuk menanyakan tagihan ini bagaimana bisa sebesar ini. Dan nanti juga ada hal-hal aneh yang akan terungkap, serta itu ada di media-media yang menyatakan saya tidak mau bayar itu salah besar sebab saya kalau mau membayar kepada orang yang berhak. Bagi saya pihak mereka sudah melakukan pencemaran nama baik saya dengan menyatakan saya tidak mau bayar,” tegas Sanny pula

“Jadi banyak hal yang menurut kami gugatan tersebut harus dicabut karena banyak hal formil yang tidak terpenuhi. Karena menurut anggaran dasar perhimpunan itu yang mewakili harus ketua dan sekretaris, kalau sekretarisnya tidak sah maka akta notarisnya pun dan itu sudah jelas karena kita punya buktinya yang kita dapatkan dari barang bukti yang diajukan oleh mereka,” timpal Zaidan kemudian.

Zaidan menambahkan pula bahwa berdasarkan akta nomor 27 tahun 2008 itu pengurus P3SRS yang lama, masa jabatan menurut undang-undang hanya 3 tahun dan dari 2008 sampai 2023 tidak ada kepengurusan alias kosong. Yang ada adalah akta nomor 28 tahun 2022 baru ada kepengurusan. Jadi mereka tidak punya hak menagih apalagi mereka tidak punya legalitas tadi hingga mereka sangat tidak berhak nagih IPL tersebut,” tutup Zaidan.

Hingga berita ini diturunkan, Andre Marino Jobs belum memberikan jawaban saat ditanyakan oleh redaksi melalui pesan whatsappnya. (Yn).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA | 8 MentariNews – Sidang putusan money politik yang digelar hari ,Selasa (10/9/2024) di pengadilan jakarta selatan memasuki babak pembacaan putusan

Dalam pembacaan putusan sidang tersebut hakim pengadilan jakarta selatan akhirnya memutuskan memenangkan gugatan kepada terlapor ,caleg peserta pemilu

Selaku kuasa hukum, Ahmad yani SE,SH,MH Andi mulyati SE,( ,sebagai pelapor,) mengatakam ” putusan ini tidak adil dan sangat mencederai keadilan Pihaknya sangat kecewa akan keputusan dari pihak majelis hakin PN jakarta selatan,setelah kami sikapi, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim ini patut diduga sebuah akal akalan saja,kami akan bermusyawarah dulu untuk menyikapi dari hasi prapreadilan ini ,dan setelah ini kami akan ber surat kepada komisi yudisial dan keberbagai instansi,tegasnya

Andi mulyati sebagai pelapor mengatakan ,”Saya sebagai warga negara sangat kecewa dengan putusan hakim karna sudah terbukti tersangka ,sudah DPO seluruh proses sudah diakui penyidik polda ,kenapa tiba2 bisa SP3. (Yn).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

JAKARTA | 8 Mentari News – Rabu (04/09/2024) – Sidang praperadilan yang diajukan oleh Andi Mulyati Pananrangi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan dengan baik hari ini. Sidang yang sempat ditunda dua kali ini akhirnya digelar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang diyakini akan memperkuat gugatan Andi Mulyati.

Sidang dengan nomor perkara 76/Pid.Pra/2024/PN Jakarta Selatan ini terkait dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporan Andi Mulyati. Kuasa hukum Andi Mulyati, Ahmad Yani, menduga bahwa penerbitan SP3 tersebut sarat dengan kepentingan tertentu dan adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kasus ini dilanjutkan.

“Kami menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji keabsahan terbitnya SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya,” terang Ahmad Yani.

Andi Mulyati sendiri menegaskan bahwa langkah praperadilan ini diambil untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menjaga supremasi hukum di Indonesia. Ia khawatir, jika tidak ada upaya hukum yang diambil, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Ahmad Yani.S.H M.H juga menyoroti praktik politik uang (money politics) yang dinilai merusak nilai demokrasi. Ia menekankan bahwa praktik ini harus dilawan karena bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Jika dibiarkan, politik uang akan menciderai demokrasi dan memperbodoh rakyat, serta menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas dan legitimasi penuh dari rakyat,” tegasnya.

Sidang praperadilan ini akan menjadi ujian penting bagi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, terutama dalam menghadapi dugaan intervensi dan praktik-praktik yang dapat merusak proses demokrasi. Dengan hadirnya saksi-saksi hari ini, Andi Mulyati optimis bahwa gugatannya akan dikabulkan oleh majelis hakim.

“Hari Jumat kami sudah harus membuat kesimpulan. Dan majelis hakim membuat keputusan, dan Selasa minggu depan, Hakim akan membacakan hasil putusan,” kata Ahmad Yani.

Publik menantikan hasil putusan sidang praperadilan ini yang akan dibacakan pada Selasa minggu depan. (Yn).

About Post Author

Admin

admin@8mentarinews.com

https://8mentarinews.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %